Diskusi Revisi UU ITE bagi Blogger - Kornelius Ginting

Bayu Wardhana (AJI) memberikan Penjelasan

Ancaman bagi blogger sendiri tetap ada. Blogger dapat diperkarakan dengan Undang-Undang ITE, 

Diskusi kali ini bertempat di Comma Id, sekitaran Wolter Monginsidi Jakarta Selatan. Mengambil tema "Mengawal bersama Revisi UU ITE di DPR RI". Dengan Narasumber Bayu dari Aliansi Jurnalis Indonesia, Asep komarudin dari Lembaga Bantuan hukum (LBH) Pers, Anwa Natari dari Saru Dunia dan  Ezki Suyanto, perspektif Korban ITE.

Acaranya sendiri mulai tepat pukul 13.00 selepas makan siang bersama. Dilatar belakangi maraknya kasus Informasi dan Transaksi Eletronik atau yang biasa kita kenal dengan ITE, banyak masyarakat sendiri yang belum mengetahui keberadaan UU ITE dan sanksinya.

Secara keseluruhan diskusi yang digagas Satu dunia dan Blogger Crony sangat bermanfaat. Fungsi utamanya adalah memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. 

Saya sendiri mengupasnya menjadi 4 bagian yang terdiri dari masing-masing Narasumber,  untuk yang pertama dari Aliansi Jurnasi Indonesia, Bayu Wardhana.

Sebelum beranjak lebih jauh ada baiknya kita mengetahui UU.ITE yang dibahas seputaran Bab VII Pasal 27-29 berikut cuplikannya.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Bayu Wardhana menerangkan, sederhananya dalam Pasal 27 dan 28 yang dikenai ancaman penjara 6 tahun sementara pasal 29, 12 tahun penjara, artinya kepolisian dapat langsung melakukan penahanan selama masa penyidikan. Setiap ancaman hukuman di atas 5 tahun penyidik berhak melakukan penahanan. Alasannya agar si pelaku tidak menghilangkan dan mengacaukan alat bukti, melarikan diri dan lain sebagainya. 

Tafsir pasal 27-29  UU ITE ditenggarai memiliki tafsir karet, didalamnya tidak jelas dan diberi batasan-batasan tentang apa yang dimaksud seperti BERITA BOHONG, MENAKUT-NAKUTI, PENCEMARAN NAMA BAIK.

Jurnalis sendiri mengacu kepada perlindungan UU Pers No 40 tahun 1999. Jurnalis mempunyai hak tolak untuk memberikan informasi nama atau identitas dari narasumber. Jurnalis dalam melakukan tugasnya tidak dapat di hukum karena dilindungi Undang-undang.

Jika keberatan dengan berita yang dibuat oleh Jurnalis dapat melayangkan keberatan ke Dewan Pers. Disana ada mekanisme hak jawab, sengketa dan lain sebagainya yang berhubungan jurnalisme.

Blogger

Sementara itu,  Blogger tidak selalu membuat karya-karya jurnalistik. Blogger pada umumnnya tidak menggunakan blog sebagai mata pencarian. Bloger juga tidak bernaung di bawah sebuah perusahaan  yang bergerak di bidang jurnalis. 

Kriteria dewan pers sendiri menyatakan blogger bukanlah jurnalis sehingga tidak dapat dilindungi oleh UU Pers. 

Tetapi blogger dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )

Hukum di negara kita masih saling tumpang tindih. UU ITE Vs UUD 1945, UU ITE Vs UU Keterbukaan Informasi Publik no 14 tahun 2008, UU ITE Vs UU Pers no 40/99.  Ancaman bagi blogger sendiri tetap ada. Blogger dapat diperkarakan dengan undang-undang ITE, yang memperkarakan bisa pejabat public, perusahaan swasta, pribadi ataupun personal. 

Rekomendasi Bayu Wardhana adalah

• 1.   Bijak dalam memposting dengan mengacu pada kode etik jurnalis.

• 2.   Bergabung dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terutama bagi blogger yang senang membuat  karya-karya jurnalistik.

Rekomendasi lainnya adalah :

• 1.       Dengan membuat kode etik sendiri bagi kalangan blogger ataupun netter.

• 2.     Kampanyekan penyelesaian sengketa di media sosial melalui mediasi (lembaga yang dipercaya) atau menggunakan tools report yang tersedia (contoh yang ada di akun Facebook, tools laporan)

• 3.      Mendukung pencabutan pasal 27,28 dan 29 UU ITE serta kembalikan perlindungannya kepada KUHP yang sudah ada.

Related Posts