Sosialisasi sekaligus rapat internal bulanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta - Kornelius Ginting

 

 

Iya, kali ini tidak hanya sekedar rapat bulanan. Tapi ada sosialisasi SIWAS MARI, Sistem Informasi pengawasan Mahkamah Agung, sesuai dengan PERMA no 9.

Beberapa waktu lalu dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  dikirim satu orang Hakim dan 1 orang staf IT untuk mengikuti sosialisasi  Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah  nantinya ilmu yang didapat akan dishare dan disosilaisasikan dalam rapat bulanan.

Rapat bulanan sendiri akan membahas kinerja selama sebulan, dilanjutkan dengan hasil kunjungan tim BPK dan lanjutan ISO untuk tahun anggaran 2016.

Salah satu hasil diskusi dengan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu  adalah mekanisme pengaduan yang masih sulit diakses masyarakat. Hal ini terkait dengan IT yang masih berbenah. 

oo00oo

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi SIWAS MARI. Dalam 3 bulan kedepan harus disosialisasikan ke wilayahnya masing-masing. 

Sebagaimana diatur dalam SK KMA 076 tahun 2009, juga berangkat dari laporan sms yang tidak optimal akan kerahasiaan identitas pelapor. Siwas sendiri bisa di lihat di siwas.mahkamahagung.go.id  

Yang dapat dilaporkan ke SIWAS sendiri mulai dari yang berkaitan dengan perkara, isu gratifikasi hingga ke masalah personal kinerja dilingkup peradilan.

 

Tampilan web SIWAS

 

Meja pengaduan harus sedikitnya terdiri dari 2 orang untuk melayani proses pengaduan. Dan ini harus ada penugasan khusus menyangkut kerahasiaan pelapor itu sendiri.

 

Buka webnya  SIWAS siapapun dapat mengakses dan mengadukan keluhan mengenai layanan yang terkait dengan pengadilan. 

Menurut  Wakil Ketua PTTUN Jakarta  yang merupakan mantan Tim BAWAS MARI, sedikit menceritakan pengalamannya dalam menerima surat aduan. Setidaknya ada 3 jenis surat :

1. Surat yang tidak disertai nama pengirim tapi isinya jelas dan datanya valid mengenai aduan. Surat ini akan tetap di tindaklanjuti pengaduannya.

 

2. Surat yang disertai nama pengirim yang jelas tapi isi suratnya tidak jelas mengenai pengaduan yang diajukan, hal ini tidak bisa ditindaklanjuti. Contohnya pengadu melaporkan tindakan aparat diluar pengadilan. Meskipun contentnya benar tapi bukan kewenangan bawas dan instansi pengadilan.

 

3. Surat yang namanya tidak jelas dan isinya juga tidak jelas. Dan masuk dalam kategori surat kaleng. Ini biasanya tindak ditindaklanjuti tetapi tetap diterima dan diarsipkan.

Setelah melakukan pengisian di web SIWAS ada barcode track untuk melacak sejauh mana laporannya yang juga merupakan laporan lampiran register.

oo00oo

Sesi pertama mengenai sosialisasi telah selesai. Satu setengah jam pertama telah selesai. Dan akan dilanjutkan dengan sosialisasi SIPP.

Tujuan sosilaisasi kali ini adalah menyeragamkan pemahaman yang ada. Yang ditugaskan untuk menjelaskan sosilisasi kali ini adalah Catur Wahyu W, Plt. Panitera Muda Hukum dan Diah Yulidar, Ka. Sub Panitera Perkara. 

 

 

Pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa TUN Khusus (Pilkada) di PTTUN Jakarta.  Sebab terkait dengan pilkada tahun 2017. Siapa subjek dan objek dalan sengketa TUN?

Undang-undang  No 10 tahun 2016 pengganti UU sebelumnya mengenai tenggang waktu yang tidak mengalami perubahan, hanya hari kalender di ganti dengan hari kerja. Bukan 21 hari kalender tapi 15 hari kerja.  Masih ada beberapa hal lain terkait dengan teknis pelaksanaannya. 

Catur Wahyu menambahkan kedepannya akan ada penanganan pelayanan satu loket. Tidak boleh bertemu antara pihak berperkara dengan pihak yang mengadili (demi terjaganya integritas peradilan). 

 

Ok, lanjut lagi mengenai ISO. Perihal One day minuterring. Apakah perlu diadakan perubahan? 

Hakim tinggi Sugiya, SH menjelaskan mengenai ISO. Sudah 1 tahun berjalan ISO dan harus dilakukan audit. 

Manual mutu yang merupakan tindak lanjut dari SOP yang sudah dibuat dan harus dilaksanakan.

Sertifikat yang sudah dimiliki apakah dapat dipertahankan atau tidak? Jawabnya iya.

Sebelum tanggal 31 desember, SOP dan manual mutu yang baru sudah harus selesai dab ditandatangani pa wakil selaku MR.

 

Selesai sudah rapat yang berlangsung selama hampir 3 jam lebih. Demi mewujudkan PERADILAN YANG AGUNG.

Related Posts