Selamat Mengemban Jabatan Baru Dengan Semangat Baru Bapak Imam Wardoyo, S.H (Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Pengganti PTUN Serang)

PTUN Serang, 25 Oktober 2021, merupakan salah satu hari baik sama seperti hari lainnya. Yang sedikit berbeda hari ini adalah diadakannya pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bapak Imam Wardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Selama ini Bapak Imam Wardoyo, S.H sebagai Pengelola Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Tugas membawanya untuk bekerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam Pelantikan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan jajarannya, juga hadir atasan dan rekan sejawat selama bekerja di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, menyimak hingga acara selesai.

Pelantikan Bpk. Imam Wardoyo SH

Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Bapak Herry Wibawa, S.H., M.H. menyampaikan beberapa pesan baik kepada yang dilantik juga kepada semua yang hadir.

Terlebih sekarang ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang saat sedang berusaha untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka menjalankan pembangunan Zona Integritas.

Tidak dapat dipungkiri banyak tantangan yang terjadi dalam usaha mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan oleh karena itu besar harapan dengan bergabungnya Bapak IMAM WARDOYO, S.H. selaku pejabat yang baru dilantik dapat ikut aktif mensukseskan pembangunan Zona Integritas. Harus segera dapat beradaptasi dan mampu bekerja sama dengan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang demi majunya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Pelantikan Bpk. Imam Wardoyo SH

Selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Bapak Herry Wibawa, S.H., M.H. tidak bosan untuk kembali menghimbau dan memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang agar tetap menjaga wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Tidak boleh ada Aparatur Pengadilan yang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana apa yang dikehendaki dalam Maklumat Mahkamah Agung RI Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan sesuai Perma No.7 Tahun 2016 dan Perma No.8 Tahun 2016 serta Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Nomor: 366/Djmt/SE/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

Terakhir Pak ketua menutupnya dengan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semua selalu diberi kesehatan, panjang umur, dibimbing, diberi kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Semoga kinerja kita bermanfaat bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia. Amin.

Maju Terus Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.